Harap Tak Ada Politik Identitas, Bamsoet: Bersaing Sehat, Tanpa Bawa Isu Memecah Belah

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo memberikan sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) bekerjasama dengan Brain Society Centre di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Nusantara IV MPR, Jakarta, Kamis (1/12/2022). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet berharap tidak terjadi adanya politik identitas pada Pemilu 2024. Dia menilai, dampak politik identitas pada pemilu sebelumnya, masih terasa hingga saat ini.

"Saya sebagai Ketua MPR tentu saja tidak menghendaki politik identitas, kita pernah merasakan itu dan residunya masih ada sampai hari ini," kata Bamsoet, saat diwawancarai di Graha PENA 98, Menteng, Jakarta, Minggu 19 Februari 2023.

Dia berharap, pada pesta demokrasi di 2024 persaingan terjadi tak seperti di Pemilu 2019 yakni terjadi perpecahan antarmasyarakat.

"Ke depan kita bicara soal persaingan yang sehat siap bersaing dan siap bersanding tanpa membawa isu-isu yang berpotensi memecah belah di antara kita sesama anak bangsa," tegas Bamsoet.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, dalam Rakernas dengan tegas menyatakan bahwa partai mereka berlandaskan politik identitas dan akan menggunakan masjid untuk kepentingan "politik gagasan".

Ridho menyampaikan pendapatnya bahwa politik tak bisa dipisahkan dari agama.

"Sedangkan nilai-nilai moralitas agama memberikan referensi yang absolut yang permanen yang tidak pernah berubah lintas zaman, lintas generasi. Kemudian kalau kita pisahkan dari politik, maka politik kita yang tanpa arah, politik yang nanti referensinya kebenaran yang relatif situasional," ujar Ridho.

Atas dasar itu, Ridho menyebut Partai Ummat menganut politik identitas. Menurut dia, politik identitas adalah politik yang Pancasilais.

Dalam pidatonya, dia juga menyinggung bahwa politik gagasan semestinya tidak dilarang di masjid. Sebab, menurut dia, hal yang seharusnya dilarang di masjid adalah politik provokasi. "Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda," kata Ridho.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menegaskan bila partai pimpinannya akan menggunakan politik identitas jelang Pemilu 2024 mendatang, Senin (13/2/2023) lalu.

2 dari 2 halaman

Sekjen PDIP Hasto Sebut Pakai Politik Identitas Tak Akan Menang di Indonesia

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, partai yang mengedepankan politik identitas, pasti tidak akan mendapatkan tempat di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Hasto merespons Partai Ummat yang mengaku menggunakan politik identitas untuk kemenangan di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

"Kami yakini mereka yang kedepankan politik identitas tidak akan mendapatkan tempat di bumi Indonesia ini, yang sangat berbhinneka tunggal ika ini," kata Hasto di Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Menurut Hasto, Partai Ummat tidak memahami aspek-aspek kebangsaan dan Undang-Undang (UU).

"Apa yang dilakukan Partai Ummat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam undang-undang partai politik dan dalam sejarah pembentukan bangsa," kata dia.

Hasto mengingatkan, politik identitas hanya akan memecah belah bangsa, dan ia yakin rakyat akan memahami hal tersebut.

"Ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah belah bangsa, ya rakyat yang akan jadi wasit terbaik," pungkas dia.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com